BAM DPR Usul Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar Secara Nasiona

23-05-2025 /
Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Tamanuri, saat kunjungan kerja BAM ke Buleleng, Bali, Kamis (22/5/2025). Foto: Tasya/vel

PARLEMENTARIA, Buleleng - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Tamanuri, menyoroti serius temuan 375 siswa tingkat SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum mampu membaca dan menulis. Dalam kunjungan kerja BAM ke Buleleng, Bali, Kamis (22/5/2025), Tamanuri menyampaikan bahwa permasalahan ini mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan dasar secara nasional.

 

“Ya, tadinya justru kita terperanjat menerima informasi itu, Nah, pikir kita ya masa ada orang yang seperti itu di Buleleng?  Rupanya setelah kita mendapat laporan dari Bupati bahwa ini ada kelainan. Tapi yang penting adalah langkah-langkah untuk ke depan, bagaimana untuk mengatasi masalah anak-anak ini,” jelas Tamanuri kepada Parlementaria.

 

Lebih lanjut, Tamanuri menilai bahwa fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kenaikan kelas otomatis yang diterapkan secara masif di berbagai sekolah saat pandemi Covid-19. Ia menilai praktik tersebut justru merugikan peserta didik karena tidak memberikan ruang evaluasi terhadap pencapaian kompetensi dasar.

 

“Guru-gurunya merasa takut, merasa diancam segala macam. Sehingga mereka naik-naikan aja, padahal dia tidak menurut persyaratan. Oleh karena itu mereka naik-naikan aja, padahal sampai di SMP nggak bisa baca, nggak bisa tulis.” tegas legislator dari Fraksi Partai NasDem ini.

 

Tamanuri mendesak agar evaluasi menyeluruh dilakukan secara nasional, tidak hanya di Buleleng. Ia menilai persoalan serupa mungkin terjadi di daerah lain namun belum terdata. Ia pun menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Komisi X DPR RI segera merancang sistem skrining dini sejak pendidikan dasar, untuk memastikan anak-anak yang memiliki hambatan belajar dapat diintervensi sejak awal.

 

“Nah, jadi mudah-mudahan dari Komisi X, dalam rangka Raker dengan Menteri, mereka sudah bisa sampaikan hal-hal seperti itu. Sebetulnya, kejadian ini bukan kejadian hanya di Buleleng, tapi yang lain belum melaksanakan pendataan,” ungkapnya.

 

Sebagai informasi, data Asesmen Nasional 2023 yang dirilis oleh Kemendikbudristek mencatat bahwa sekitar 38,5 persen siswa SD belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi membaca. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dibandingkan siswa SMP yang mencapai 41 persen siswa belum memiliki kompetensi di atas minimum. (nap/rdn)

BERITA TERKAIT
Persoalan Desa Masuk Kawasan Hutan Perlu Diselesaikan, Hindari Tumpang Tindih Kebijakan
23-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan desa yang masuk...
Penataan Kawasan Hutan Harus Utamakan Kepentingan Masyarakat
23-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan pentingnya penyelesaian persoalan tumpang tindih tata ruang...
Harus Ada Kepastian Hukum Bagi Warga yang Hidup di Kawasan Hutan
11-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Bogor - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, dalam rangka...
Ketua BAM Dorong Solusi Berkeadilan Bagi Warga Kawasan Hutan
11-07-2025 /
PARLEMENTARIA, Bogor- Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, memimpin langsung kunjungan lapangan ke Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur,...